Haji Khusus dan Haji Furoda: PIHK, Visa Mujamalah dan Risikonya

Apa beda haji khusus dan haji furoda?

Haji khusus adalah haji yang diselenggarakan PIHK, yaitu badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan haji khusus, dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus (PMHU 4/2025 Pasal 1). Jemaahnya memakai kuota haji khusus, yang menurut PMHU 4/2025 Pasal 14 ditetapkan Menteri sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, dan berangkat sesuai nomor urut pendaftaran.

Haji furoda adalah sebutan umum untuk haji dengan visa haji nonkuota. UU 14/2025 Pasal 18 membagi visa haji Indonesia menjadi visa haji kuota dan visa haji nonkuota; penjelasannya menyebut visa haji nonkuota antara lain visa haji mujamalah, visa haji furoda dan visa haji mandiri. Penjelasan itu menggambarkan pemegangnya sebagai warga negara Indonesia yang mendapat undangan visa haji nonkuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di luar kuota Indonesia.

Istilah furoda sering dipakai dalam iklan “haji tanpa antre”. Kemenhaj dan KJRI Jeddah (3 April 2026) mengingatkan: jangan terpaku pada nama paketnya, tetapi pastikan kepastian visa haji, legalitas penyelenggara dan kesesuaian prosedurnya.

Sumber: [2] [1] [10] [9]

Bagaimana memastikan PIHK benar-benar berizin?

Menurut PMHU 2/2026 Pasal 3, izin usaha haji khusus hanya untuk perusahaan yang dimiliki dan dikelola WNI beragama Islam, sudah berizin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan menjalankan usaha PPIU paling singkat 3 tahun atau sudah memberangkatkan paling sedikit 1.000 jemaah umrah, punya sertifikat standar usaha, laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta rekomendasi Kantor Wilayah Kemenhaj. Izin yang terbit sebelum UU 14/2025 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dengan kewajiban menyesuaikan diri paling lama 2 tahun (UU 14/2025 Pasal 127D).

1. Cek nama perusahaan di SATU HAJI (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji), layanan yang dirujuk Kemenhaj untuk memeriksa status izin, nomor SK, akreditasi dan masa berlaku PPIU. Karena setiap PIHK wajib lebih dulu berizin PPIU, status PPIU-nya harus tercantum dan aktif.
2. Pastikan statusnya aktif, bukan sekadar terdaftar. Per 29 September 2026 Kemenhaj mencatat separuh dari 3.631 PPIU di SISKOPATUH, sistem perizinan dan pelaporan Kemenhaj, berstatus tidak aktif.
3. Untuk memastikan izin haji khususnya, tanyakan ke Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota, atau ke hotline Kemenhaj 0811 8885 888. Kami belum dapat memastikan tampilan SATU HAJI untuk izin PIHK.
4. Cocokkan nama perusahaan, nomor SK izin dan pemilik rekening tujuan. Kemenhaj menemukan banyak jemaah diberangkatkan oleh travel lain yang tidak sesuai dengan izin atau data pengelolanya.

Sumber: [3] [1] [14] [15] [16]

Bagaimana mendaftar haji khusus dan ke mana uangnya dibayar?

Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun pada hari kerja. Jemaah mendaftar ke Kemenhaj melalui PIHK yang terhubung dengan Sistem Informasi Kementerian, di kantor PIHK atau secara elektronik dengan memilih PIHK di sistem itu (PMHU 4/2025 Pasal 3 sampai 9). Syaratnya: WNI, beragama Islam, berusia paling rendah 12 tahun saat mendaftar, memiliki kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (9 Januari 2026, untuk penyelenggaraan 1447 H/2026 M), setoran awal haji khusus sebesar USD 4.000 dan dilengkapi menjadi USD 8.000 saat pelunasan. Dana itu kemudian dikembalikan ke PIHK untuk membayar layanan jemaah, bersama nilai manfaat (hasil pengelolaan dana oleh BPKH) hingga sekitar USD 685,5 per jemaah, yang menurut Kemenhaj adalah hak jemaah. PMHU 4/2025 Pasal 21 menyebut besaran setoran ditetapkan Menteri, dan PIHK boleh memungut biaya di atas setoran itu untuk layanan tambahan di atas standar pelayanan minimal (SPM).

1. PIHK memasukkan data Anda ke Sistem Informasi Kementerian dan mencetak SPH Khusus (Surat Pendaftaran Haji Khusus) untuk Anda tanda tangani.
2. Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai alamat KTP memverifikasi pendaftaran.
3. Anda membawa SPH Khusus ke bank penerima setoran (BPS Bipih Khusus) dan membayar setoran awal ke rekening atas nama Menteri, yang pada hari yang sama dipindahkan ke rekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
4. Bank mencetak bukti setoran awal yang mencantumkan nomor porsi, yaitu nomor urut pendaftaran Anda. Simpan lembar untuk jemaah.

Setoran awal dan pelunasan haji khusus dibayar ke rekening atas nama Menteri di bank penerima setoran, bukan ke rekening PIHK. Biaya tambahan untuk layanan di atas standar minimal adalah tagihan terpisah; mintalah rinciannya secara tertulis.

Sumber: [2] [6]

Berapa kuota haji khusus dan bagaimana antreannya?

Untuk 1447 H/2026 M, Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 20 Tahun 2025 menetapkan kuota haji khusus 17.680 orang: 16.396 jemaah tahun berjalan, 177 prioritas lanjut usia dan 1.107 petugas haji khusus. Untuk 1448 H/2027 M, angka 17.680 dipakai dalam kesepakatan Panja Komisi VIII DPR dan pemerintah pada 7 Oktober 2026 sebagai angka perencanaan; keputusan menteri tentang kuota 1448 H belum dipublikasikan per 14 Oktober 2026.

Kuota diisi menurut urutan pendaftaran secara nasional (PMHU 4/2025 Pasal 15). Prioritas lanjut usia diberikan kepada jemaah berusia paling rendah 65 tahun yang sudah terdaftar paling singkat 2 tahun, paling banyak 1 persen dari kuota haji khusus (Pasal 18). MyDeenPath tidak memperkirakan masa tunggu; periksa nomor porsi Anda sendiri di haji.go.id/estimasi-keberangkatan.

Kemenhaj telah menghapus mekanisme “lunas tunda ganti”, yaitu mengganti jemaah yang sudah lunas tetapi batal atau menunda dengan orang di luar urutan; Wakil Menteri menegaskan peniadaan itu pada 10 September 2026. Kursi kosong kini diisi menurut urutan di sistem. Jemaah boleh pindah PIHK sebelum pelunasan, paling banyak satu kali untuk alasan keluarga atau perubahan paket. PIHK dilarang menghalangi perpindahan, memindahkan jemaah tanpa persetujuan tertulis, atau memungut biaya perpindahan, pembatalan dan pengembalian setoran (PMHU 4/2025 Pasal 12 dan 30).

Sumber: [4] [5] [2] [8] [7]

Apa kata aturan Indonesia tentang haji furoda dan visa mujamalah?

UU 14/2025 dan PMHU 4/2025 merumuskan kewajiban pemegang visa haji nonkuota secara berbeda. Kami mengutip keduanya apa adanya.

• UU 14/2025 Pasal 18 ayat (2): warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota wajib “a. berangkat melalui PIHK; atau b. melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri.”
• PMHU 4/2025 Pasal 41 ayat (1): warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib “a. memilih PIHK untuk keberangkatan; dan b. melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri melalui PIHK.”

Undang-undang memakai kata “atau”, sedangkan peraturan menteri memakai kata “dan” serta mensyaratkan pelaporan melalui PIHK. Kami tidak menafsirkan mana yang berlaku untuk kasus Anda. Jika Anda mendapat tawaran visa nonkuota, tanyakan langsung ke Kemenhaj (hotline 0811 8885 888 atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota) sebelum membayar.

Sumber: [1] [2] [16]

Apa kewajiban PIHK yang memberangkatkan jemaah nonkuota?

Kedua aturan sepakat bahwa PIHK yang memberangkatkan jemaah nonkuota wajib membuat perjanjian tertulis dengan jemaah dan melapor kepada Menteri. Menurut PMHU 4/2025 Pasal 41 dan 42, perjanjian itu paling sedikit memuat layanan dokumen, transportasi, akomodasi, konsumsi dan kesehatan, dan laporan ke Menteri disampaikan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan. Laporan itu memuat antara lain nama, nomor paspor, nomor visa, jadwal, maskapai, hotel di Makkah dan Madinah, serta perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada 11 Agustus 2026 Menteri Haji dan Umrah meminta PIHK tidak memberi kepastian keberangkatan sebelum visa dapat diverifikasi melalui sistem resmi Arab Saudi, dan tidak memakai istilah haji furoda, mujamalah atau visa undangan untuk menciptakan kesan seolah keberangkatan sudah pasti. “Jangan ada lagi jemaah haji nonkuota yang membayar tanpa kepastian visa. Jangan menerima dana besar dari masyarakat untuk sesuatu yang kepastian keberangkatannya belum ada,” ujar Menteri.

Sumber: [1] [2] [9]

Mengapa visa turis, kunjungan atau kerja tidak bisa dipakai untuk berhaji?

Karena Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi untuk berhaji. Pada 25 April 2026 Kemenhaj menegaskan bahwa visa ziarah, visa kerja atau visa turis tidak dapat digunakan untuk berhaji, dan pada 2 Mei 2026 menyatakan mendukung kampanye Arab Saudi “Tidak Ada Haji Tanpa Izin”. KJRI Jeddah (3 April 2026) mencatat aparat Saudi berulang kali menindak WNI yang mencoba berhaji dengan visa non-haji. Haji dakhili atau haji domestik hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (iqamah) yang sah minimal satu tahun, bukan jalan bagi jemaah dari Indonesia.

Untuk musim haji 1447 H, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan sanksi berikut melalui Saudi Press Agency pada 14 April 2026. Kami belum menemukan pengumuman sanksi untuk musim 1448 H/2027 M per 14 Oktober 2026; periksa lagi menjelang musim haji.

Sumber: [11] [12] [10] [13]

Apa tanda bahaya tawaran “haji tanpa antre”?

Menurut imbauan Kemenhaj sepanjang 2026, waspadai tanda-tanda berikut.

• Janji berangkat sebelum visa haji terbit, atau istilah furoda, mujamalah dan “visa undangan” dipakai untuk meyakinkan bahwa keberangkatan sudah pasti.
• Diminta membayar penuh atau dalam jumlah besar sebelum visa dapat diverifikasi di sistem resmi Arab Saudi.
• Pembayaran ke rekening pribadi, atau setoran awal haji khusus diminta masuk ke rekening penyelenggara, bukan ke rekening Menteri di bank penerima setoran.
• Penyelenggara tidak terdaftar, izinnya tidak aktif, atau nama perusahaan dan nomor SK berbeda dengan pihak yang menerima uang.
• Tawaran memakai visa ziarah, kunjungan, turis atau kerja untuk berhaji, atau tawaran “haji dakhili” bagi orang yang berangkat dari Indonesia.
• Tawaran membeli nomor porsi atau menyalip antrean haji khusus.

Sudah telanjur membayar? Simpan bukti transfer, perjanjian, brosur dan percakapan, lalu laporkan ke hotline Kemenhaj 0811 8885 888 (berlaku sejak 14 September 2026). Langkah lengkapnya ada di halaman pengaduan dan refund.

Sumber: [9] [2] [14] [15] [11] [10] [7] [16]

Apa ancaman hukumnya di Indonesia?

Setelah penyesuaian oleh UU 1/2026, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bertindak tanpa hak sebagai PIHK dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah haji khusus diancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). Menerima setoran Bipih tanpa hak diancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta). Memperjualbelikan nomor porsi atau kuota diancam penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak kategori V. Besaran denda per kategori mengikuti KUHP Pasal 79.

Pemerintah membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal bersama Polri pada 9 April 2026. Saat itu Polri menyebut 1.243 calon jemaah sudah dicegah berangkat secara ilegal dan 42 kasus penipuan sedang diproses dengan kerugian sekitar Rp92,64 miliar. Per 18 Agustus 2026 Kemenhaj juga telah menyerahkan 34 kasus ke Bareskrim Polri, 14 di antaranya terkait haji khusus. Penyerahan kasus belum berarti pihak yang dilaporkan terbukti bersalah.

Sumber: [17] [18] [19] [20]

Pertanyaan yang sering diajukan

Bacaan terkait