Penipuan Umrah: Ciri-ciri, Modus dan Apa yang Harus Dilakukan

Apa ciri-ciri penipuan umrah menurut Kemenhaj?

Sepanjang 2026 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berulang kali mengingatkan calon jemaah. Dari imbauan-imbauan itu, tanda bahaya berikut paling sering disebut:

• Harga paket jauh di bawah kewajaran atau tidak rasional.
• Travel tidak terdaftar sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) di SATU HAJI, sistem resmi Kemenhaj, atau izinnya tidak aktif.
• Promosi hanya mengandalkan selebgram, influencer, rating internet atau flyer, tanpa kejelasan izin.
• Pembayaran diminta ke rekening pribadi, bukan rekening resmi perusahaan.
• Anda didesak melunasi padahal rincian biaya, reservasi hotel dan jadwal keberangkatan belum jelas.
• Tawaran haji tanpa antre atau haji furoda yang dijanjikan pasti berangkat sebelum visanya dapat dipastikan.
• Pihak yang mengatasnamakan umrah mandiri lalu mengajak atau menghimpun orang untuk berangkat.

Satu tanda saja sudah cukup alasan untuk berhenti membayar dan memeriksa ulang. Cara memeriksa izin, kontrak dan rekening dijelaskan di halaman cara memilih travel umrah berizin.

Sumber: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Modus apa saja yang perlu diwaspadai?

Beberapa pola berikut bertentangan dengan aturan yang berlaku bagi travel umrah, sehingga patut dicurigai:

• Promo kursi tanpa tanggal berangkat. PPIU wajib menjamin pemberangkatan jemaah tepat waktu pada tahun hijriah berjalan (Peraturan Menteri Haji dan Umrah atau PMHU Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 27), dan Kemenhaj meminta jadwal yang jelas sebelum pelunasan.
• Potongan harga atau berangkat gratis jika Anda merekrut orang lain. Keberangkatan Anda semestinya bergantung pada kontrak dan setoran Anda sendiri, bukan pada uang peserta baru.
• Tabungan atau arisan umrah yang dikelola travel atau perorangan tanpa tanggal berangkat. Biaya umrah semestinya disetor ke rekening penampungan atas nama PPIU di bank penerima setoran (PMHU Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 46 dan 48).
• Kantor cabang, agen atau komunitas yang tidak bisa menunjukkan PPIU berizin yang bertanggung jawab atas paketnya. Menteri Haji dan Umrah meminta agen dan reseller terdata atas nama PPIU.
• Desakan membayar tunai tanpa bukti setoran, atau membayar ke rekening pribadi.
• Travel yang berangkat memakai izin perusahaan lain. Meminjamkan izin PPIU kepada pihak tak berizin dikenai sanksi (PMHU Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 55 ayat (1) huruf d), dan Kemenhaj menemukan banyak jemaah diberangkatkan travel yang tidak sesuai izin.
• Orang yang mengaku petugas Kemenhaj lalu meminta NIK, nomor KK, OTP, PIN, data rekening atau foto dokumen, atau meminta uang untuk mempercepat layanan. Kemenhaj menyatakan layanan publiknya tanpa pungutan tambahan di luar biaya resmi.

Jika ingin menabung untuk umrah, lebih aman menabung di rekening atas nama Anda sendiri sampai Anda memilih PPIU berizin. Alat rencana tabungan umrah di MyDeenPath dapat membantu menghitung target bulanan.

Sumber: [7] [8] [1] [9] [3] [10] [11]

Bagaimana dengan tawaran haji tanpa antre, furoda dan badal haji murah?

Pada April 2026 Kemenhaj dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah menegaskan bahwa Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi. Visa ziarah, visa kunjungan atau dokumen lain tidak dapat dipakai untuk berhaji, dan pelanggarnya terancam denda besar, deportasi serta larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Haji dakhili (haji domestik) hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat yang memiliki izin tinggal (iqamah), bukan jalan bagi jemaah dari Indonesia.

Untuk musim haji 1447 H, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan pada 14 April 2026 denda hingga SAR 20.000 bagi siapa pun yang berhaji tanpa izin (tasreh), denda hingga SAR 100.000 per orang bagi pihak yang mengurus visa kunjungan, mengangkut atau menampung mereka, serta deportasi dan larangan masuk 10 tahun bagi penyusup, termasuk pemukim dan orang yang melewati masa berlaku visa.

Haji nonkuota, yaitu haji dengan visa di luar kuota haji Indonesia seperti visa mujamalah atau furoda, diakui UU Nomor 14 Tahun 2025. Menurut PMHU Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 41, jemaahnya wajib memilih PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan dilaporkan ke Kemenhaj melalui PIHK itu. Pada 11 Agustus 2026 Menteri Haji dan Umrah meminta PIHK tidak menjanjikan keberangkatan sebelum visa dapat diverifikasi melalui sistem resmi Arab Saudi, dan tidak menerima dana besar tanpa kepastian visa.

Tentang badal haji (menghajikan orang lain), Wakil Menteri Haji dan Umrah menyatakan pada 8 Juni 2026 bahwa tawaran badal haji sekitar Rp10 juta per orang adalah penipuan, karena menurut perkiraannya biaya haji dakhili untuk warga setempat saja sekitar Rp40 juta per orang. Penjelasan ibadahnya ada di panduan badal haji.

Sumber: [6] [12] [13] [8] [5] [14]

Apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Pada 9 April 2026 Kemenhaj dan Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal untuk mencegah keberangkatan ilegal di bandara dan pelabuhan serta menindak penipuan oleh travel haji dan umrah. Saat itu Polri menyebut 42 kasus penipuan sedang diproses dengan perkiraan kerugian sekitar Rp92,64 miliar, dan 1.243 calon jemaah dicegah berangkat secara ilegal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj mencatat 137 laporan per 18 Agustus 2026 dan telah menyerahkan 34 kasus ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri: 14 terkait haji khusus, 19 umrah dan 1 KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah). Kemenhaj menegaskan penyerahan itu belum berarti pihak yang dilaporkan terbukti bersalah.

Kemenhaj juga dapat memblokir akses travel ke SISKOPATUH, sistem pendataan jemaah umrah, sehingga travel itu tidak bisa mendaftarkan jemaah; contohnya tiga PPIU pada 31 Agustus 2026. Menurut PMHU Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 56, pemblokiran sebagai sanksi penghentian sementara berlangsung sampai travel memenuhi rekomendasi pengawasan, jadi status travel bisa berubah. Jangan mengandalkan daftar lama yang beredar di media sosial; cek status terbaru di SATU HAJI.

Selain polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kemenhaj berwenang menyidik tindak pidana haji dan umrah (UU Nomor 14 Tahun 2025 Pasal 112).

Sumber: [15] [16] [17] [7] [13]

Apa yang harus dilakukan jika keberangkatan batal atau travel menghilang?

Bertindaklah cepat, dan jangan menambah pembayaran apa pun kepada travel yang bermasalah sampai urusannya jelas.

1. Kumpulkan bukti: bukti transfer atau kuitansi, brosur paket, kontrak, percakapan WhatsApp atau email, foto kantor, serta tiket atau visa bila ada. Daftar ini mengikuti format pengaduan resmi dalam PMHU Nomor 3 Tahun 2026.
2. Tulis kronologi: kapan mendaftar, berapa yang dibayar, kepada siapa, dan apa yang dijanjikan.
3. Minta penjelasan tertulis dari travel tentang jadwal pengganti atau pengembalian dana, dan simpan jawabannya.
4. Adukan ke Kemenhaj melalui hotline 0811 8885 888, Kantor Wilayah Kemenhaj provinsi atau Kantor Kemenhaj kabupaten/kota. Kemenhaj mengutamakan klarifikasi dan mediasi, lalu menyerahkan kasus yang tidak selesai ke Kepolisian.
5. Laporkan ke kantor polisi jika travel menghilang atau uang Anda tidak dikembalikan.
6. Jika tawarannya mirip investasi, misalnya menjanjikan imbal hasil atau bonus, laporkan juga ke Kontak OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id atau situs Satgas PASTI sipasti.ojk.go.id (kanal yang dicantumkan Otoritas Jasa Keuangan pada 15 November 2025).

Kemenhaj mengingatkan agar tidak memberikan NIK, nomor KK, OTP, PIN atau data rekening kepada pihak yang mengaku petugas lewat telepon, SMS, WhatsApp atau media sosial. Rincian kanal resmi, isi pengaduan dan hak pengembalian dana ada di halaman cara mengadu dan meminta refund.

Sumber: [18] [19] [20] [21] [22] [10]

Apa ancaman pidana bagi pelaku penipuan umrah?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah beberapa kali diubah, melarang siapa pun tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah (Pasal 115) dan mengambil setoran jemaah umrah tanpa hak (Pasal 117), serta melarang PPIU menyebabkan jemaah gagal berangkat, telantar atau gagal pulang (Pasal 119). Sejak 2 Januari 2026, ancaman dendanya disesuaikan dengan kategori denda KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tabel berikut memuat ancaman yang berlaku sekarang; ancaman yang sama dengan Pasal 126 berlaku bagi PIHK (Pasal 125).

Banyak situs dan berita masih memuat angka lama, misalnya denda sampai Rp6 miliar untuk Pasal 122 menurut naskah 2019, kategori VI menurut UU Nomor 14 Tahun 2025, atau Rp10 miliar untuk Pasal 126. Angka-angka itu sudah diganti oleh UU Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, Pasal 115 dan 122 sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara 239/PUU-XXIV/2026, terkait kekhawatiran bahwa orang yang berumrah mandiri bersama keluarga bisa dipidana. Per 14 Oktober 2026 belum ada putusan.

Sumber: [23] [24] [25] [13] [26] [27]

Pertanyaan yang sering diajukan

Bacaan terkait