Umrah Mandiri: Syarat Menurut UU 14/2025 dan Status Pelaksanaannya

Apakah umrah mandiri sudah bisa dijalankan sekarang?

Dasar hukumnya sudah ada. UU Nomor 14 Tahun 2025, yang berlaku sejak 4 September 2025, mengubah Pasal 86 UU 8/2019 sehingga perjalanan umrah dapat dilakukan melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu biro perjalanan wisata yang berizin dari Kemenhaj), secara mandiri, atau melalui Menteri. Jalur melalui Menteri hanya dipakai jika Presiden menetapkan keadaan luar biasa atau kondisi darurat.

Pelaksanaannya belum berjalan. Pada 21 Juli 2026 Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum umrah mandiri. Sehari kemudian, siaran pers Kemenhaj 22 Juli 2026 mencatat pesannya bahwa program umrah mandiri “hingga saat ini belum dijalankan oleh Kementerian Haji dan Umrah”.

Siaran pers yang sama menyatakan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan umrah mandiri kemudian mengajak atau menghimpun masyarakat untuk berangkat, “praktik tersebut merupakan kegiatan yang tidak memiliki dasar penyelenggaraan yang sah”. Saat kami memeriksa pada 14 Oktober 2026, daftar regulasi di haji.go.id belum memuat Peraturan Menteri khusus umrah mandiri, dan kami tidak menemukan pengumuman Kemenhaj yang lebih baru tentang dimulainya program ini.

Ringkasnya: undang-undangnya sudah ada, tetapi program dan aturan pelaksanaannya belum dijalankan. Tawaran “pendaftaran rombongan umrah mandiri” bukan bagian dari program resmi.

Sumber: [1] [4] [5] [3]

Apa syarat umrah mandiri menurut UU 14/2025?

Pasal 87A UU 14/2025 menyebut lima syarat bagi setiap orang yang akan berumrah secara mandiri. Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025, yang diundangkan 20 November 2025, menambahkan satu syarat umum yang berlaku untuk semua jemaah umrah.

• Beragama Islam.
• Memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal keberangkatan.
• Memiliki tiket pesawat ke Arab Saudi yang sudah jelas tanggal berangkat dan pulangnya.
• Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
• Memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.
• Memiliki kartu kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), syarat tambahan dari PMHU 4/2025 Pasal 44.

Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi haji dan umrah milik Kemenhaj, bukan nama situs atau aplikasi tertentu. Selama program umrah mandiri belum dijalankan, Kemenhaj belum mengumumkan jalur resmi untuk memenuhi syarat kelima.

Sumber: [1] [2] [5]

Bagaimana pendaftaran umrah mandiri diatur dalam PMHU 4/2025?

PMHU 4/2025 Pasal 56 sampai 60 sudah menuliskan prosedurnya. Ringkasannya di bawah ini menggambarkan aturan di atas kertas, bukan layanan yang sudah dibuka: per 22 Juli 2026 Kemenhaj menyatakan programnya belum dijalankan.

Pada 4 November 2025 Kemenhaj menyatakan sedang menyiapkan sistem yang terhubung langsung dengan Nusuk, platform resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, supaya jemaah mandiri tetap tercatat, terpantau dan terlindungi. Arab Saudi memang membuka Nusuk Umrah (umrah.nusuk.sa) untuk memesan paket umrah tanpa perantara, tetapi bagi warga Indonesia undang-undang mensyaratkan bukti pembelian paket melalui Sistem Informasi Kementerian. Pada April 2026 Kemenhaj juga menyebut rencana agar visa umrah diterbitkan secara terintegrasi melalui kementerian, seperti visa haji; itu masih rencana, belum aturan.

1. Jemaah mendaftar sendiri melalui Sistem Informasi Kementerian pada hari kerja, paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan (Pasal 57).
2. Jemaah mengunggah dokumen persyaratan, lalu petugas Kemenhaj memverifikasinya. Jika belum lengkap, jemaah diberi waktu perbaikan paling lama 3 hari kalender (Pasal 58).
3. Jika lengkap, jemaah mengunduh kartu identitas elektronik yang berlaku 30 hari kalender sejak mendaftar (Pasal 57 dan 58).
4. Jemaah wajib mengambil asuransi sendiri (Pasal 59).
5. Jemaah melaporkan realisasi layanan kepada Kemenhaj, antara lain nama penyedia akomodasi, transportasi dan asuransi (Pasal 60).

Sumber: [2] [5] [6] [7] [8]

Apa hak jemaah umrah mandiri, dan apa yang tidak dijamin?

Menurut Pasal 88A UU 14/2025, jemaah umrah mandiri berhak memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan, dan berhak melaporkan kekurangan layanan kepada Menteri.

Pasal 96 dan 97 UU 14/2025 membedakan pelindungannya. Jemaah mandiri tetap mendapat pelindungan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, pelindungan hukum dan pelindungan keamanan. Namun, pelindungan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi serta pelindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan dikecualikan bagi mereka, begitu pula kompensasi dan ganti rugi yang menjadi hak jemaah PPIU.

PMHU 4/2025 Pasal 59 mewajibkan jemaah mandiri mengambil asuransi untuk keberangkatan, kepulangan dan penggantian kerugian bila gagal berangkat atau pulang bukan karena kemauan sendiri, serta untuk keselamatan jiwa, kesehatan, kecelakaan dan barang bawaan. Bila ada masalah di Arab Saudi atau negara transit, Perwakilan RI mendampingi penyelesaian dokumen perjalanan.

Sumber: [1] [2]

Bolehkah orang mengumpulkan uang atau rombongan atas nama umrah mandiri?

Tidak. Selain pernyataan Kemenhaj 22 Juli 2026 di atas, undang-undang melarang siapa pun tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah (Pasal 115 UU 8/2019), dan melarang siapa pun tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jemaah umrah (Pasal 117).

Ancaman pidananya setelah penyesuaian oleh UU 1/2026, yang berlaku sejak 2 Januari 2026: penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta menurut KUHP, bagi yang bertindak sebagai PPIU tanpa hak (Pasal 122); dan penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V bagi yang mengambil setoran jemaah tanpa hak (Pasal 124).

Pada 29 September 2026 Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenhaj menyatakan umrah mandiri diatur ketat melalui sistem Nusuk Masar dengan batas maksimal 8 orang per kelompok, dan praktik mengoordinasikan perjalanan secara berulang tanpa kejelasan dilarang. Batas 8 orang ini adalah pernyataan Kemenhaj; kami belum menemukannya dalam peraturan Indonesia. Pada kesempatan yang sama ia menyebut rencana harga batas bawah umrah sekitar Rp27 juta yang juga akan berlaku untuk umrah mandiri. Angka itu masih rencana dan belum ditetapkan.

Menurut OJK (15 November 2025), patroli siber Satgas PASTI yang dikoordinasikan OJK juga menyasar konten media sosial tentang umrah backpacker, jual visa umrah, dan jual akun SISKOPATUH untuk umrah atau haji mandiri. SISKOPATUH adalah sistem perizinan dan pelaporan penyelenggara umrah dan haji khusus milik Kemenhaj; pada 21 Juli 2026 Kemenhaj menegaskan akun itu tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Jika ada yang menawarkan “umrah mandiri” untuk rombongan dan meminta transfer kepadanya, jangan bayar. Simpan bukti percakapan dan laporkan ke hotline Kemenhaj 0811 8885 888 (berlaku sejak 14 September 2026).

Sumber: [5] [9] [10] [11] [12] [13] [4] [14]

Apa status gugatan umrah mandiri di Mahkamah Konstitusi?

Ada dua perkara yang perlu diketahui. Pertama, permohonan uji materi terhadap pasal-pasal umrah mandiri dalam UU 14/2025, antara lain Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A dan Pasal 88A, diputus dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 16 Maret 2026. Amarnya menyatakan permohonan “tidak dapat diterima”, karena Mahkamah menilai permohonan itu kabur sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Ketentuan umrah mandiri dalam undang-undang tetap berlaku.

Kedua, perkara 239/PUU-XXIV/2026 menguji Pasal 115 dan 122, yaitu larangan dan ancaman pidana bertindak tanpa hak sebagai PPIU, berkaitan dengan kekhawatiran bahwa orang yang berumrah sendiri bersama keluarga bisa dipidana. Menurut laman penelusuran perkara Mahkamah Konstitusi, sidang terakhir digelar 1 September 2026 dan kesimpulan para pihak sudah masuk. Per 14 Oktober 2026 perkara ini masih diperiksa dan belum ada putusan, sehingga kedua pasal itu belum berubah.

Sumber: [15] [16]

Apa yang perlu diperhatikan demi keselamatan?

Bagian ini bukan panduan menjalankan umrah mandiri. Ini pengecekan dasar yang melindungi siapa pun yang berumrah, terutama selama aturan pelaksanaan umrah mandiri belum berjalan.

• Masa berlaku visa: menurut Kemenhaj (November 2025), visa umrah batal bila pemegangnya tidak masuk Arab Saudi dalam 30 hari sejak visa terbit, dan masa tinggal setelah tiba 90 hari.
• Jenis visa: umrah tidak sama dengan haji. Untuk musim haji 1447 H, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mendenda hingga SAR 20.000 siapa pun yang berhaji tanpa izin, juga pemegang visa kunjungan jenis apa pun yang masuk atau tinggal di Makkah dan tempat-tempat suci pada 1 Dzulqa'dah sampai 14 Dzulhijjah.
• Kalender umrah 1448 H dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi: batas akhir penerbitan visa umrah 1 Syawal 1448 H (9 Maret 2027), batas akhir masuk 15 Syawal 1448 H (23 Maret 2027), dan batas akhir keluar 30 Syawal 1448 H (7 April 2027).
• Bukti pemesanan: Pasal 87A mensyaratkan tiket yang jelas tanggal pergi dan pulangnya serta bukti pembelian paket layanan. Simpan tiket, bukti hotel, transportasi dan asuransi atas nama Anda sendiri, berikut semua bukti transfer dan percakapan.
• Asuransi: jemaah mandiri tidak termasuk pelindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan yang diberikan kepada jemaah PPIU, dan PMHU 4/2025 mewajibkan mereka mengambil asuransi sendiri.
• Imbauan terkini: pada 11 dan 12 Oktober 2026 Kemenhaj meminta jemaah umrah di Arab Saudi tetap tenang, fokus beribadah di Makkah dan Madinah, membatasi perjalanan tidak mendesak, dan mengikuti informasi resmi Kemenhaj, Kemlu, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Periksa pembaruannya di haji.go.id sebelum berangkat.

Sumber: [17] [18] [19] [1] [2] [20] [21] [22] [23] [24] [14]

Bagaimana cara memantau perkembangan resmi umrah mandiri?

Sampai ada pengumuman resmi, Kemenhaj mengarahkan masyarakat untuk menggunakan PPIU dan PIHK yang legal agar terlindungi. Cara mengecek izin travel ada di halaman memilih travel umrah. Untuk mengikuti perkembangan umrah mandiri, lakukan langkah berikut.

1. Buka halaman Regulasi di haji.go.id dan periksa apakah sudah terbit Peraturan Menteri khusus umrah mandiri.
2. Baca rubrik berita haji.go.id atau akun resmi Kemenhaj (Instagram @kemenhaj.ri, TikTok dan X @kemenhaj_ri) untuk pengumuman dimulainya program.
3. Pantau perkara 239/PUU-XXIV/2026 di laman penelusuran perkara Mahkamah Konstitusi.
4. Sebelum menyetor uang kepada siapa pun, tanyakan langsung ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota atau hotline Kemenhaj 0811 8885 888.

Sumber: [5] [3] [25] [16] [14]

Pertanyaan yang sering diajukan

Bacaan terkait